Akad sewa beli kendaraan dinas tersebut dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah karena adanya sifat mengumpulkan dua akad dalam satu objek muamalah yakni akad ba’i dan akad ijarah maka perjanjian tersebut termasuk perjanjian yang terlarang dalam Islam.  Karena perjanjian ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat maka perlu dibuat kontruksi hukum yag tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Salah satu kontruksi hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Cq Dewan Syari’ah Nasional adalah fatwa nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 dengan mengeluarkan sistem al-Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik. Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dalam dua bentuk kontruksi yakni ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dengan opsi beli dan Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dengan janji hibah. Akad Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik murni termasuk kategori sewa menyewa sehingga selama berlangsungnya masa ijarah segala ketentuan hukum ijarah berlaku dalam akad ini. Perjanjian sewa beli (leasing) yang hak kepemilikannya sudah berpindah kepada debitur sebagai dalam sewa kendaraan dinas, kontruksi hukumnya adalah melalui bai’bi tsmanin ajil (jual beli angsuran) yang diikuti penjaminan benda objek akad. (Alinardius)